Haris Azhar, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, memberikan masukan pemerintah atas penanganan virus corona. (Ist)
Haris Azhar, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, memberikan masukan pemerintah atas penanganan virus corona. (Ist)

Kritikan terhadap pemerintah terkait penanganan virus Corona dari Haris Azhar, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (24/3/2020) malam, cukup menghentak.

Walau ditegaskan Haris bahwa pernyataannya merupakan bagian dari keprihatinan atas kondisi dalam masyarakat saat ini yang sedang dihajar virus corona serta tak bermaksud untuk saling menyalahkan satu sama lain,  penanganan corona oleh pemerintah patut dikritisi.

Haris menegaskan, seharusnya negara bisa lebih cepat daripada virus di tengah berbagai persoalan tenaga medis, informasi serta dukungan yang serba terbatas dari pemerintah. "Negara harus cepat dari virus. Tapi saya melihat pusat dan daerah sama saja. Cuma bisa berkampanye dan melakukan imbauan saja," katanya.

Kampanye pencegahan corona pun yang akhirnya membuat anggaran hanya untuk pembelanjaan banner, spanduk dan lainnya. "Harusnya dana itu dipakai untuk tenaga medis. Saya lihat para petugas yang tangani pasien, APD saja kurang dan pakai jas hujan," ujar Haris yang memberikan kritikan ke presiden, gubernur, hingga kepala daerah.

Tak hanya itu. Haris  juga menyampaikan polemik kebijakan lockdown yang juga ramai diperbincangkan. Pemerintah secara tegas hingga saat ini tak mengambil langkah itu dikarenakan akan menambah beban berat keuangan negara yang bisa defisit hingga 3 persen lebih untuk menyusuri sekitar 28 juta warganya.

Tapi, tegas Haris, pemerintah harus bersikap tegas untuk persoalan itu. "Kita tak mengenal lockdown. Adanya karantina sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Negara harus tetapkan itu. Jangan kalah cepat dengan virus," ujarnya.

Di UU Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan ada empat pembatasan atau dikenal ramai sebagai lockdown. Yakni, karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar.

Mengacu hal itu pula, Haris meminta agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penegasan untuk pencegahan sebaran virus corona. Tak hanya berupa imbauan dan akhirnya jatuh pada kampanye belaka.

Hal ini juga bisa dipakai oleh pemerintah melalui kepolisian untuk melakukan patroli kekarantinaan secara tegas. Walau sudah dilakukan hal itu oleh kepolisian, Haris menyampaikan masih sebatas imbauan. Padahal, kerumunan inilah yang bisa menjadi penyebab penyebaran virus corona semakin meluas.

"Negara harus tegas dan cepat. Tentukan wilayah karantina hingga bisa memobilisasi polisi dan tentara untuk itu. Jangan menunggu dan berdebat saja. Saat kita berbicara, virus terus bekerja," ujarnya.

Kritikan itu pun dijawab oleh Fadjroel Rachman, juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan virus corona. Impor APD, masker, rapid test, hingga patroli kepolisian untuk mengimbau dan membubarkan kerumunan di tempat publik telah dilakukan.

"Pemerintah terus berupaya. Untuk pencegahan pun, kepolisian telah mengeluarkan instruksi kapolri dan telah melakukan berbagai pembubaran kerumunan di tempat umum," ucapnya. Sedangkan berbagai masukan lainnya, baik dari Haris maupun dari dr Erlina Burhan, Fadjroel hanya mengangguk-anggukkan kepala.