Abdurrachman atau Gus Dur saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (dok MalangTimes)
Abdurrachman atau Gus Dur saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (dok MalangTimes)

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kepanjen, Abdurrachman atau akrab disapa Gus Dur, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kapitasi dana BPJS senilai Rp 8,59 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang.
Tapi, status itu belum diikuti dengan adanya penahanan oleh pihak Kejari dengan alasan selain dinilai kooperatif selama proses penyidikan juga dianggap tidak melakukan upaya untuk menghindar dari jerat hukum.

Hal ini membuat Gus Dur pun belum mendapatkan tindakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dalam statusnya sebagai aparat sipil negara (ASN). Nurman Ramdansyah Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Malang, menyampaikan, hal ini karena pihaknya masih menunggu surat resmi atau soft copy dari Kejari Kabupaten Malang. "Kita masih menunggu surat atau softcopy penetapan status dari Kejari. Sehingga Pemkab Malang bisa melakukan tindakan berikutnya," ucap Nurman, Jumat (17/1/2020).

Nurman melanjutkan, pihaknya telah melayangkan surat ke Kejari Kabupaten Malang untuk mendapatkan jawaban tertulis tentang status para tersangka kasus korupsi dana kapitasi dari BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2017. "Ini agar ada dasar bagi kita secara resmi terkait penetapan itu," ujarnya.

Hal ini senada dengan apa yang sempat disampaikan oleh Bupati Malang Sanusi. Walau dirinya telah mempersiapkan pengganti Gus Dur sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan, tapi penetapan atau sanksi non aktifnya sebagai ASN masih menunggu adanya surat dari Kejari.

Seperti diketahui, Gus Dur sejak Senin (13/1/2020) telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Yohan Charles LS. Dalam rentang waktu itu pula Kejari terus melakukan pendalaman atas kasus kapitasi BPJS yang dimungkinkan bisa melahirkan tersangka baru lainnya. Khususnya terkait pendalaman aliran dana mengalir kepada dua tersangka yang pekan depan akan kembali menjalani penyidikan.

Walau Kejari belum bisa menyampaikan ada tidaknya aktor lain dalam kasus kapitasi BPJS. "Kami masih akan mendalaminya. Pasti nanti akan kami sampaikan ke media, kalau memang dari hasil penyidikan mengarah ke sana," ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kepanjen, Muhandas Ulimen.

Akankah ada pejabat lainnya yang terjerat dalam kasus kapitasi BPJS bertahun-tahun lalu itu. Pekan depan pertanyaan besar dalam masyarakat itu dimungkinkan bisa didapatkan. Selain juga terkait penahanan Gus Dur dan posisinya sebagai seorang ASN setelah adanya penyidikan di minggu depannya.